Jurnalis Bukan Jurkam!

11:12:00 AM



“Jurnalis Bukan Jurkam!”

Seruan itu muncul menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Indonesia, 9 Desember 2015 mendatang. Ada kekhawatiran, jurnalis ikut dilibatkan atau melibatkan diri dalam praktik dukung-mendukung salah satu peserta pilkada.

Prasto Wardoyo, ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, mendapat sejumlah temuan tentang keterlibatan jurnalis sebagai juru kampanye terselubung peserta pilkada. “Mereka tidak masuk dalam struktur resmi, tetapi terlibat dalam agenda sosialisasi,” kata dia, Minggu, 6 September 2015 silam[i].


Diyakini, keterlibatan jurnalis sebagai jurkam berdampak pada proses pembuatan berita. Informasi yang berguna bagi masyarakat justru diarahkan untuk salah satu peserta pilkada. Kemerdekaan pers kemudian berganti menjadi afiliasi politik antara calon kepala daerah, individu jurnalis ataupun dengan perusahaan pers tempat jurnalis bekerja.

Sebenarnya, pers nasional diharapkan dapat berperan untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum[ii]. Peran tadi tidak akan mungkin terwujud jika jurnalis telah menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu peserta pilkada.

Menindaklanjuti UU 40/1999, sejumlah kode etik jurnalistik di negara ini juga telah melarang wartawan (jurnalis) untuk menerima suap atau terintervensi kepentingan politik yang berdampak pada proses pembuatan berita.

Misalnya saja, Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia, pada pasal 4 menyebut, wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan. Kemudian, dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 6 menyatakan, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap[iii].

Lebih lanjut, disebutkan dalam Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen, poin (7) Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita, (8) Jurnalis menghindari konflik kepentingan dan (9) Jurnalis menolak segala bentuk suap[iv].

Penjabaran UU 40 Tahun 1999 tentang Pers dan sejumlah kode etik jurnalistik yang sudah disebutkan, sebenarnya telah mengatur sikap jurnalis di masa pilkada ini. Memihak salah satu calon kepala daerah akan mempengaruhi karya jurnalistik yang dibuat nantinya.

Lepas Dari Kontrol Negara, Masuk Kontrol Pemilik Media

Kemerdekaan pers[v] dijamin sebagai hak asasi warga negara. Maksud kalimat itu adalah pers bebas dari tindakan pencegahan, pelanggaran, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin[vi].

Itu berarti, kemerdekaan pers adalah jalan menuju demokrasi yang lebih berkualitas, yang di sisi lain dapat menggiring ingatan setiap insan pers bahwa demokrasi di Indonesia pernah berada pada titik paling memprihatinkan.

Orde Baru dengan kontrol politiknya menyajikan informasi yang nyaris seragam. “Dunia Dalam Berita” di masa itu menjadi program berita paling dominan di televisi. Departemen Penerangan berhak membredel media yang pemberitaannya tidak sesuai keinginan penguasa. Kala itu, masyarakat memang tetap mendapat informasi, namun di saat bersamaan pers kehilangan kemerdekaannya.

Soeharto sudah tumbang, Departemen Penerangan dibubarkan dan jumlah media bertambah semakin banyak, namun kondisi itu tetap tidak cukup kuasa menghilangkan eksistensi pembredelan.

17 tahun usia reformasi, menempatkan kemerdekaan pers dalam posisi seperti ‘ABG galau’. Lepas dari sensor negara, datang sensor pemilik media. Akhirnya, dalam pembuatan berita, jurnalis harus melakukan self censorship – meminjam istilah yang digunakan Seno Gumira Adjidarma[vii].

Indah Wulandari, redaktur Remotivi[viii], membingkai dengan sangat apik, permasalahan independensi jurnalis dalam pilpres 2014 lalu[ix]. Ia menyebut Metro TV sebagai pendukung pasangan Jokowi-Kalla. Kemudian, TV One dan MNC Group (RCTI, Global TV dan MNC TV) mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

“Menjelang Pemilu 2014, dinamika pemberitaan beberapa stasiun televisi Indonesia mengikuti riuh rendah dinamika politik. Tepatnya: arah politik pemiliknya,” tulis Indah Wulandari.

Setidaknya, beberapa dampak ditimbulkan dari keberpihakan media dalam pemilihan umum. Pertama, frekuensi pemberitaan cenderung lebih tinggi untuk salah satu calon yang didukung. Belajar dari pemilu 2014 silam, media yang pemiliknya telah berafiliasi dengan salah satu calon, menampilkan berita dan iklan dengan frekuensi yang terbilang tinggi dibanding berita dan iklan untuk lawan politiknya.

Kedua, berita yang disampaikan tanpa verifikasi berdampak pada minimnya akurasi berita. Bahkan, beberapa pemberitaan yang disajikan mengarah pada black campaign. Pers tidak lagi menyajikan informasi yang bermutu, malah menempatkan diri sebagai agen penyebar fitnah, kebencian dan kebohongan[x]. Publik kemudian menerima informasi yang tidak benar dan media harus meminta maaf atas kesalahan yang dibuatnya[xi].

Ketiga, hilangnya kemerdekaan jurnalis dalam membuat berita. Keberpihakan pemilik media, pada saat bersamaan, mendesak jurnalisnya untuk mendukung peserta pemilu yang mendapat dukungan. Konsekuensinya, kegiatan meliput berita dibatasi oleh kepentingan politik pemilik media. Keadaan ini membuat jurnalis yang tidak sepakat harus keluar dari media tersebut.

Kemerdekaan Pers adalah Kemerdekaan Jurnalisnya

Tanpa kemerdekaan jurnalis dalam melakukan peliputan berita, kemerdekaan pers hanya ilusi. Intervensi pemilik media dalam momen pemilu, misalnya, adalah sebuah cara memanipulasi sebuah wahana komunikasi massa[xii]. Sesuai pilihan politik seperti itu, media tidak lagi dimiliki publik, namun partai politik. Sehingga, pers jenis ini harus berani mengakui dirinya sebagai media partai politik.

Kemerdekaan pers bukanlah netralitas. Independensi jurnalis adalah ketidakterikatan dengan narasumber, yang di dalamnya terdapat kebebasan jurnalis untuk membuat berita tanpa tekanan maupun bujukan dari sejumlah pihak, termasuk pemilik media.

Andeas Harsono, dalam “Sembilan Elemen Jurnalisme”[xiii], meminjam pendapat Bill Kovach dan Tom Rosentiel, menuliskan bahwa, wartawan boleh mengemukakan pendapatnya dalam kolom opini (tidak dalam berita). Mereka tetap dibilang wartawan walau menunjukkan sikapnya dengan jelas.

“Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Impartialitas juga bukan yang dimaksud dengan objektifitas. Prinsipnya, wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Jadi, semangat dan pikiran untuk bersikap independen ini lebih penting ketimbang netralitas,” tulis Andreas Harsono.

Sementara itu, keterikatan jurnalis dengan narasumber sebenarnya membuat jurnalisme kehilangan makna, fungsi dan perannya. Siti Aminah[xiv], dosen Jurusan Ilmu Politik Fisip Unair, menuliskan, “jika jurnalis selalu saja melaporkan berita yang dikehendaki politisi atau hanya melaporkan berita politik yang sesuai dengan keinginan pembaca, maka jurnalisme hanya akan menjadi profesi yang kurang menguntungkan dan kurang memuaskan bagi praktisinya, atau bahkan bukan lagi menjadi profesi.”

Dengan kata lain, jurnalis yang menjadi juru kampanye salah satu calon di pilkada serentak 2015 ini, secara tidak langsung menggadaikan profesinya. Ia tak lebih dari tim sukses yang malu-malu mengakui keberadaannya. Dampak dari tindakan ini, setelah pemilihan umum, publik akan kehilangan kepercayaan dan meninggalkan media sekaligus jurnalis tersebut.

“Jurnalis Bukan Jurkam!”

Sumber foto
tribunnews.com





[i] http://mediamalang.com/aji-serukan-jurnalis-bukan-corong-kampanye-pilkada/
[ii] Untuk peran pers nasional silahkan lihat pasal 6 (d), UU 40 tahun 1999
[iii] http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej
[iv] http://aji.or.id/read/kode-etik.html
[v] Lihat pasal 4, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
[vi] Lihat bagian penjelasan UU 40 Tahun 1999.
[vii] Silahkan baca “Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara”.
[viii] Remotivi adalah sebuah lembaga yang bekerja memantau tayangan televisi di Indonesia.
[ix] Tulisan Indah Wulandari berjudul “Panggil Aku Wartawan”, terbit di indoprogress.com tanggal 5 September 2014.
[x] Lihat hasil riset remotivi berjudul “Independensi Televisi Menjelang Pemilu 2014: Ketika Media Jadi Corong Kepentingan Politik (Bagian I, II dan III)”.
[xi] Silahkan baca http://nasional.kompas.com/read/2014/07/04/20344351/Upaya.Damai.TV.One.Diminta.Tayangkan.Hak.Jawab.PDI-P.
[xii] Dalam UU 40/1999 pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
[xiii] http://www.andreasharsono.net/2001/12/sembilan-elemen-jurnalisme.html
[xiv] Silahkan baca artikel berjudul “Politik Media, Demokrasi dan Media Politik”.

You Might Also Like

2 comments

  1. benar skli Kak. utama media on line... makin terasa jurkam.a

    ReplyDelete
    Replies
    1. Wahyu: Artikel ini adalah upaya untuk mendukung kampanye AJI, tentu dengan kemiripan ide dengan yang saya yakini. Jadi, silahkan Wahyu berinisiatif untuk mengingatkan ke khilafan awak media. Setidaknya, ada konsep diri yang nantinya bisa ditentukan: media publik atau media parpol, jadi jurnalis atau jurkam.

      Salam.

      Delete

Tentang Saya

My photo

Dengan bakat masak telur, mie instant dan air panas, saya bercita-cita jadi master chef.

"Tembok!"

Informasi diperoleh secara cuma-cuma. Ia ada disekitar kita. Tiap orang berhak mengaksesnya untuk mengembangkan diri atau menghindari pembodohan. Karenanya, privatisasi informasi merupakan sebuah bentuk penyelewengan intelektual.

Coretan di Tembok!