Taufiq Ismail, Pelanggaran HAM 1965/1966 dan Tumbangnya Humanisme Universal

11:15:00 AM



“Setengah abad bangsa Indonesia diikat rantai yang melintang dari kuburan Marx di London hingga kuburuan Lenin di Moskow. Rantai itu telah diputus hingga berkeping-keping,” demikian radiobuku.com menuliskan seruan Taufiq Ismail.

Sepertinya, dalam Frankfut Book Fair  15 Oktober 2015 baru-baru ini, Taufiq Ismail mengarahkan kalimat ‘diputus hingga berkeping-keping’ pada kehancuran Partai Komunis Indonesia. Memang, 50 tahun silam, antara 1965-1966, PKI dimusnahkan tanpa sisa.


Kala itu, militer, politisi, organisasi sipil, sastrawan, budayawan, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat diorganisir dalam penggulingan partai komunis nomor 3 di dunia ini. Tentu, mereka melakukan dengan cara masing-masing. Ada yang demonstrasi di jalan, bikin chaos, bikin deal-deal dengan Amerkia, hingga membunuh jutaan nama yang sudah didaftar.

Pemusnahan PKI, menurut Taufiq Ismail, dirasa pantas karena partai ini menjadi biang kerok perampasan hak warga negara. PKI juga dituding seringkali menularkan penyakit semacam, penahanan politik, pemecatan, pembunuhan massal, bredel penerbitan dan koran.

Penilaian tersebut, beranjak dari sistem pemerintahan Soekarno yang didukung PKI, dalam memberangus ruang gerak lawan-lawan politiknya. Lihat saja bagaimana Taufiq Ismail, tahun 1994 di Singapura, menuliskan kata pengantar Prahara Budaya: Kilas-Balik Offensif Lekra/ PKI DKK (Kumpulan Dokumen Pergolakan Sejarah).

Di kata pengantar itu, ia menuliskan kebenciannya terhadap intervensi PKI dalam politik Indonesia, setidaknya hingga pertengahan 60’an. “Memang begitulah nasib doktrinisasi... Materi yang diberikan sepihak, simplistis, peserta digiring ke satu arah, dialog cuma proforma, dan 34 peserta harus setuju secara massal dalam konformitas penuh. Yang berpikiran lain dikecam sebagai kepala batu yang harus dihancurkan,” demikian dituliskan Taufiq Ismail. Karena itu, tanpa ragu ia menyebut Marxisme, Leninisme, Komunisme dan sebangsanya, sebagai titik-pusat-awal asal-usul bencana.

Lalu, setelah PKI dan komunis mengalami kebangkrutan, apalagi yang dilakukan Taufiq Ismail? Tak berhenti di situ. Mantra-mantra itu terus diuanginya. Kini, di Frankfrut Book Fair, ia mulai mengajak, “Semuanya sudah berlalu dan yang kita inginkan sekarang adalah suatu perdamaian total. Ikhlas melupakan semuanya.”

Malahan, belakangan, ia menyatakan kehadiran komunis gaya baru. Ideologi ini terus bergerak dan diestafetkan. “Ideologi ini sudah bubar. Diketawakan orang. Tidak bisa lagi dijual. Apa yang mereka lakukan? Balas dendam. Ujug-ujug mengatakan diri dizalimi. Musabab mereka mendapatkan derita itu tak disebut. Pemberontakan Madiun 1948 yang jadi musabab mereka tak pernah sebut,” jelas dia pada radiobuku.com. 

PKI sudah pasti tidak bisa dikatakan bersih. Ia juga punya sisi bengisnya. Lalu, apa dengan begitu sebagai orang terpelajar dan sastrawan terkemuka, Taufiq Ismail bisa membenarkan pembantaian yang diperkirakan mencapai 3 juta jiwa itu? Apa pembantaian tersebut bisa dengan mudahnya dilupakan tanpa ada niat meluruskan sejarah?

Mari lihat beberapa catatan sejarah.

Max Lane, pengajar dari Universitas Victoria, Australia, dalam Tragedi 65?, menyatakan, siapa saja yang berusaha menyelidiki kejadian pada tahun 1965-1968, betapa pun sedikitnya, bisa dipastikan akan menemui ratusan bahkan ribuan cerita tentang keganasan dan keburtalan yang dilakukan oleh orang Indonesia terhadap bangsanya sendiri.

“Sekira 500 ribu orang tewas dalam tragedi itu, tapi ada juga estimasi bahwa yang tewas di atas dua juta orang. Belum lagi ratusan ribu yang ditahan tanpa proses – dan sering disiksa – pada kurun 1965-1968. Paling sedikit ada 20 ribu anggota dan simpatisan PKI yang ditahan tanpa proses hukum sampai 1979, termasuk 15 ribu yang dibuang ke kamp konsentrasi di pulau Buru,” tulis dia.

Sementara itu, John Roosa, ketika diwawancarai Indoprogress mengatakan, PKI secara organisatoris tidak terlibat dalam operasi G30S, namun meyakini adanya individu-individu partai yang terlibat dan bertanggung jawab dalam gerakan tersebut. Dalam perkembangannya, G30S justru dimanfaatkan sebagai dalih untuk sebuah pembantaian massal. Tujuannya, represi terhadap gerakan nasionalis kiri (penangkapan massal, penahan massal) dan pembunuhan terhadap gerakan itu.

“Represi tersebut memiliki tujuan utama menghancurkan kekuatan petani yang sedang mendukung proses land reform dan kekuatan buruh yang sedang mengambil alih banyak perusahaan milik modal asing,” kata John Roosa yang merupakan profesor di University of British Columbia, Kanada.

Kita bisa juga merujuk polemik antara Pramoedya Ananta Toer dengan Goenawan Mohamad. Kala itu, April tahun 2000, GM membuat surat terbuka yang berisi nada kecewa karena Pram menolak permintaan maaf Gus Dur, presiden RI saat itu. Menurut Pram, kasus pelanggaran HAM yang dialaminya tidak bisa hanya diselesaikan dengan minta maaf. “Dirikan dan tegakkan hukum. Semuanya mesti lewat hukum. Jadikan itu keputusan DPR dan MPR,” kata dia.

Pram, dalam surat balasannya kepada GM, juga menuliskan rasa pahit yang dialaminya semasa pemerintahan Orde Baru: buku dilarang, hak sebagai pengarang dirampas, separuh hidup diasingkan di pulau Buru hingga penderitaan-penderitaan yang dialami keluarganya. Semuanya terjadi tanpa ada proses peradilan.

“Tidak bisa begitu saja basa-basi minta maaf. Tidak pernah ada pengadilan terhadap saya sebelum dijebloskan ke Buru. Semua menganggap saya sebagai barang mainan. Betapa sakitnya ketika pada 1965 saya dikeroyok habis-habisan, sementara pemerintah yang berkewajiban melindungi justru menangkap saya.”


Melihat protes Pram, ungkapan Taufiq Ismail agaknya terlampau menyepelekan peristiwa-peristiwa mengerikan, yang menimpa rakyat Indonesia. Ia juga seperti tidak mau ambil pusing, bahwa kebengisan bukan cuma milik negara komunis, tapi Indonesia di masa Orde Baru pun melakukannya. Rezim Orde Baru dibangun dengan pembantaian, pengasingan, pembungkaman dan otoritarianisme. Keindahan dan kebebasan menyampaikan pendapat, yang mereka bayangkan, dibangun di atas tumpukan jutaan mayat rakyat Indonesia.

Apapun alasannya, saya kira, adalah sebuah kebodohan ketika membenarkan pembantaian sekitar 3 juta simpatisan Komunis.  Kita jelas harus menolak segala jenis pembungkaman, penghilangan hak dan nyawa dengan alasan apapun. Negara, dan segala macam aparatusnya, tidak berhak mengambil sesuatu yang tidak pernah bisa mereka berikan.

Hanya saja, sastrawan, budayawan, jurnalis dan lain-lain yang se-genk dengan Taufiq Ismail lah, yang ikut mendiamkan pembantaian massal 65-66. Mereka justru mengambil peran yang sudah tidak lagi dilakukan akivis-aktivis PKI, dan yang justru mereka (Taufiq Ismail dan gerombolannya) benci sebelumnya: Agitas dan Propaganda.

Secara langsung maupun tidak, lewat berbagai karya yang dihasilkan, sastrawan Orde Baru menyulap pembantaian massal menjadi kisah heroik. Lihat saja pengaruh film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C Noer yang dulu ditayangkan tiap tahun di TVRI. Sastrawan Orde Baru dengan karya-karya mereka telah mendukung pelanggaran HAM. Hanya karena kebencian terhadap PKI dan underbow-nya, mereka, lewat karya sastra, membenarkan kekerasan demi kekerasan yang menimpa jutaan manusia tidak bersalah.

Saya kira, humanisme universal mereka melayang ke langit, hinggap di pohon Oak dan menetes menjadi anggur di cawan. Sastrawan akhirnya sibuk menceritakan keindahan yang tidak masuk akal. Fiktif. Karena keasikan berpuisi, mereka telah membuang muka dari permasalahan kemanusiaan yang sedang terjadi di depan hidung. Bulan dan bintang di kejauhan nampak, tapi pembantaian massal di tanah sendiri tak terlihat.

Akhirnya, tulisan ini akan ditutup dengan cemooh Pram pada kebisuan kaum intelektual, termasuk juga sastrawan Orde Baru, terkait topik-topik pelanggaran HAM dan pembantaian massal 65-66, sebuah peristiwa paling mengerikan dalam sejarah republik ini.

“Saya tidak percaya dengan semua elite politik Indonesia. Tak terkecuali para intelektualnya, mereka selama ini memilih diam dan menerima fasisme. Mereka semua ikut bertanggung jawab atas penderitaan yang saya alami. Mereka ikut bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan Orde Baru!”

Sumber Foto
http://solidaritas.net/2015/09/rekonsiliasi-solusi-pelanggaran-ham-19651966-menuai-penolakan.html

You Might Also Like

0 comments

Tentang Saya

My photo

Dengan bakat masak telur, mie instant dan air panas, saya bercita-cita jadi master chef.

"Tembok!"

Informasi diperoleh secara cuma-cuma. Ia ada disekitar kita. Tiap orang berhak mengaksesnya untuk mengembangkan diri atau menghindari pembodohan. Karenanya, privatisasi informasi merupakan sebuah bentuk penyelewengan intelektual.

Coretan di Tembok!