Gugatan Politis Bernama Golput

7:01:00 PM




Menjadi Golput adalah mengesampingkan kehadiran calon dalam pemilihan umum serta imaji politik yang ditawarkan. Tindakan ini tentu saja sama sekali tidak mengintervensi hasil-hasil dalam pemilihan tersebut. Kursi pemerintahan tidak mungkin kosong hanya karena jumlah kelompok ini meraih suara tertinggi. Tidak-adanya calon kepala daerah yang mewakili Golput, membuat pemenang pilkada akan tetap menjadi kepala daerah.

Konsekuensi politik tadi kemudian melahirkan penilaian bahwa Golput dapat menyebabkan pemimpin yang baik bisa tidak terpilih, vonis tidak nasionalis hingga dicap haram. Saya kira tidak bisa begitu. Kebijakan-kebijakan politis yang berdampak langsung pada individu maupun kelompok, dapat membangun kesadaran personal yang beragam tentang sistem politik dalam kurun waktu tertentu.

Perlu dipahami, seperti halnya Golput, menggunakan hak pilih dalam Pemilu hanyalah salah satu hak politik warga negara. Artinya, partisipasi politik tidak berhenti hanya di kertas suara. Perjuangan mempertahankan ruang hidup dan ruang produksi, menggugat lembaga negara yang melanggar hak asasi, menuntut kenaikan upah adalah bentuk lain partisipasi politik warga negara.

Secara historis, Golput sebagai gerakan yang terorganisir dan masif, hadir untuk pertama kalinya pada tahun 1971. Kala itu, sejumlah aktivis menolak sistem penyelenggaraan pemilu yang dimonopoli Orde Baru: 10 partai peserta dan pemimpin-pemimpinnya adalah kelompok yang direstui penguasa.

Langkah yang diambil untuk melawan monopoli tadi adalah melakukan boikot. Meski demikian, gerakan tersebut tidak ditujukan untuk mencapai kemenangan politik. Tetapi, lebih untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun.

Arief Budiman, salah satu eksponen Golput, di majalah Tempo edisi Desember 1996 menuliskan alasan gerakan ini tetap bertahan dari tahun ke tahun. Menurut dia, eksistensi Golput justru disokong individu di dalam sistem. Ia jadi berjaya karena praktik-praktik yang dilakukan elit-elit dalam pemerintahan yang menyengsarakan rakyat. Tanah digusur untuk dijadikan perumahan mewah atau lapangan golf, hingga tidak dipenuhinya janji-janji politik tentang kehidupan yang lebih baik.

“Orang-orang inilah yang tanpa sadar menjadi juru kampanye Golput. Mereka harus ditindak,” tulis Arief Budiman.

Setelah Orde Baru jatuh, publik seakan punya harapan tentang demokrasi yang lebih baik. Partai jadi lebih banyak, dengan berkurangnya intervensi pemerintah, serta meningkatnya partisipasi pemilih pada tahun 1999. Tapi, kondisi itu ternyata tidak bertahan lama. Seruan Golput kembali hadir 5 tahun kemudian, tepatnya pada Pemilu 2004.

Setelah hilang dari peredaran sejak 1998, menurut Arief Budiman, Golput kembali menjadi pilihan memikat di tahun 2004. Jika di awal kemunculannya Golput merupakan respon dari tidak demokratisnya UU Pemilu, karena rakyat dipaksa memilih partai yang hanya ‘diizinkan’ hidup oleh pemerintah, maka pada 2004, ia hadir sebagai protes terhadap calon-calon yang ditawarkan, yang kebanyakan tidak bermutu.

“Pada tahun 1970 (masa Orde Baru) Golput lahir karena kegagalan pemerintah memberikan demokrasi. Pada tahun 2004, Golput tumbuh karena kegagalan partai politik memberikan alternatif pemimpin yang berbobot,” demikian dituliskan Arief Budiman di harian Kompas, 28 Maret 2004.

Pada Pemilu tahun 2014, Arief Budiman dikabarkan mendukung lalu memutuskan memilih Jokowi-JK. Tak hanya Arief, berbagai kalangan yang sekian lama tidak pernah nyoblos, mengaku menjatuhkan pilihan serupa. Meningkatnya partisipasi pemilih tahun 2014, berbanding terbalik dengan jumlah ‘simpatisan’ Golput. Sebab, mendukung Jokowi-JK diyakini menjadi langkah agar demokrasi di Indonesia berjalan lebih baik dari sebelumnya.

Tapi, fakta tersebut, tidak lantas menutupi eksistensi Golput. Karena, berbagai program pembangunan khususnya di daerah, sebelum pemilu 2015 ini, terasa jauh dari kepentingan publik. Program-program pembangunan yang hanya menguntungkan elit politik dan berpihak pada pemodal, melahirkan ketidakpercayaan publik. Lihat saja kasus-kasus semisal reklamasi pantai yang menggusur ruang tambat perahu nelayan, tanah petani dirampas untuk industri tambang dan sawit, pembungkaman kebebasan berpendapat, perusakan lingkungan, dan banyak lainnya.

Permasalahan itu diulas lebih detil lewat data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Diperkirakan, sepanjang 2004-2014, terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh Indonesia, dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektar. Masalah sektoralisme kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber-sumber agraria menjadi penyumbang konflik. Tercatat 536 kasus konflik di sektor perkebunan, 515 kasus infrastruktur, 140 kasus kehutanan, 90 kasus tambang, 23 kasus pertanian, 6 kasus di sektor pesisir-kelautan, dan lain-lain.

Akibatnya, lebih dari 926.700 keluarga harus menghadapi ketidakadilan dan konflik berkepanjangan. Intimidasi dan kriminalisasi dialami warga. Cara-cara represif aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik agraria masih terjadi dan mengakibatkan 1.354 orang ditahan, 553 luka-luka, 110 tertembak peluru aparat dan 70 tewas.

Sementara itu, pada tahun 2013, Komnas HAM melaporkan setiap tahun tak kurang 6.000 kasus, yang lebih dari separuhnya adalah kasus berbasis tanah dan sumber daya alam. Dari 40 kasus yang terpilih, menunjukkan pelanggaran HAM berat, sistematis dan kronis atas Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan. Permasalahan ini melibatkan pihak keamanan Polri (paling dominan kesatuan Brimob) dan TNI Angkatan Darat, perusahaan (negara dan swasta), tambang (emas, batubara dan nikel), perkebunan (sawit, tebu, kakao, PTPN), kehutanan (konservasi, hutan lindung, HTI), juga melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat (kelembagaan adat bentukan pemerintah).

Dalam situs Sajogyo Institute (7/4/2015), disebutkan, sumber utama konflik adalah pemberian konsesi dan izin kepada pihak-pihak pengusaha (pemilik modal, dalam dan luar negeri) baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,  yang mengabaikan hak MHA di kawasan hutan dan dilibatkannya militer (TNI dan Polri) sebagai pengaman bagi perusahaan dan hak konsesi mereka.

Masalah-masalah yang disebutkan sebelumnya, timbul karena tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penentuan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Elit politik yang sudah diberi kepercayaan pada Pemilu sebelumnya, memberi ruang investasi bagi pemodal, namun sama sekali tidak bisa mewakili kepentingan publik. Akhirnya, pembangunan cenderung menggusur ruang hidup dan ruang produksi masyarakat.

Dari situ, setidaknya bisa dilihat peranan kepala daerah dalam pembuatan kebijakan yang berdampak konflik sumber-sumber produksi masyarakat. Meski demikian, permasalahan-permasalahan tadi, tidak otomatis menggiring publik untuk menjadi Golput. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, banyak masyarakat selalu memiliki harapan. Ada sosok-sosok baru yang dirasa bisa memperbaiki kesulitan hidup mereka, tentu saja dengan meninggalkan kebiasaan sebelumnya.

Namun, saya kira, kemungkinan menuju kesana masih sangat jauh. Sebab, paradigma di banyak partai-partai politik cenderung melihat investasi sebagai alat untuk menopang ekonomi daerah dan nasional. Sayangnya, hal itu tidak banyak memberi ruang bagi publik untuk menyampaikan apa yang dianggap penting dan berguna. Publik kemudian jadi objek pembangunan yang dipaksa mengikuti kebijakan-kebijakan politik yang sudah jadi.

Sehingga, selama publik tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, maka keputusan-keputusan politik hanya berputar pada kepentingan elit dan pemodal. Tak banyak bergeser. Program pembangunan, dari sudut pandang ini, hanya dipandang sebagai tindakan merampas sumber-sumber kehidupan masyarakat. Kemudian, selama publik belum menjadi subjek yang aktif terlibat dalam menentukan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kepentingan hidupnya, maka demokrasi masih akan menjadi sesuatu yang akan terus diperjuangkan.

Selain itu, selama konsep “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” tidak diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan politik, maka upaya memperjuangkan hak-hak warga negara akan dituduh sebagai tindakan menghambat pembangunan, kriminalisasi-kriminalisasi berpotensi terulang, dan ketidakpercayaan pada pemerintah menjadi ekspresi yang tidak mungkin disembunyikan.

Akhirnya, Golput memang bukanlah sebuah pilihan yang datang secara tiba-tiba. Ia merupakan bentuk kesadaran subjektif akibat repetisi keputusan-keputusan politik yang menjauh dari kepentingan publik. Gerakan ini hadir karena ketidakpercayaan dan kekecewaan pada wakil-wakil rakyat. Bagaimanapun Golput adalah sebuah gugatan. Ia bukan sekedar tindakan apolitis yang diam tanpa kesadaran.



sumber gambar: google

You Might Also Like

0 comments

Tentang Saya

My photo

Dengan bakat masak telur, mie instant dan air panas, saya bercita-cita jadi master chef.

"Tembok!"

Informasi diperoleh secara cuma-cuma. Ia ada disekitar kita. Tiap orang berhak mengaksesnya untuk mengembangkan diri atau menghindari pembodohan. Karenanya, privatisasi informasi merupakan sebuah bentuk penyelewengan intelektual.

Coretan di Tembok!