Kak Tere Liye, Doktrin Orba Masih Bertahan Sampai Sekarang, kan?

11:01:00 AM




Pada masa Orde Baru, membaca karya-karya Pramoedya Ananta Toer dan buku-buku yang dituding beraliran ‘kiri’, bisa mendatangkan ancaman. Jika ketangkap tangan membawa, memiliki atau membaca buku-buku tersebut, aparat keamanan minimal akan menginterograsi dan bertanya macam-macam. Bro dan Sist bisa dituduh melawan Pancasila, tidak bertuhan, meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, dan yang pasti: antek komunis.

Kenapa bisa begitu? Sebagai upaya mengamankan kekuasaan yang cenderung berpihak pada kepentingan modal multi nasional, Soeharto mendesak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakannya dengan banyak cara. Tentu ada konsekuensi dari kebijakan itu, terutama kaitannya dengan kontrol di berbagai sektor.

Banyak orang kemudian berpikir bahwa pemerintahan orba telah berhasil menegakkan demokrasi, pembangunan telah dirasakan oleh semua rakyat Indonesia dan hukum telah ditegakkan sebaik-baiknya. Kehidupan kelihatan baik-baik saja. Padahal banyak yang sengaja dilupakan. Partai yang ikut pemilu cuma 3, yang menang Golkar terus, Presidennya nggak ganti-ganti.

Belum lagi, kekuasaan orba bikin ilmu pengetahuan berhenti di garis batas ideologi rezim, produk-produk intelektual cuma jadi instrumen untuk memenuhi ambisi penguasa, lalu pendidikan hanya mengulang-ulang kebohongan. Sementara, jurnalisme, seni dan sastra, saat itu, terlihat begitu sibuk memuji kerja-kerja yang dibuat penguasa rezim. Dengan dalih netralitas, mereka malah memberhalakan Orde Baru.

Sesungguhnya ada masalah besar ketika kritik dibalas dengan pentungan, penjara ataupun peluru. Demokrasi sudah masuk lubang kubur sejak kebebasan berpendapat disumbat, hak menyatakan keyakinan individual atau kolektif dilarang, kemudian, mengkoreksi kesalahan-kesalahan pemerintah dianggap melawan Pancasila.

Memang, sejak orba lahir, kelompok-kelompok yang berbeda pandangan ideologis, terutama kubu Soekarno, seperti tidak punya pilihan apa-apa. Mereka dipenjara, diasingkan, banyak juga yang dibunuh. Jumlahnya diperkirakan di atas 2 juta manusia. Semua korban dieksekusi tanpa proses hukum. Ted Yates, reporter NBC, dalam film senyap, mengatakan, pembantaian itu adalah kemenangan terbesar Amerika Serikat dalam front melawan komunisme. Amerika tak perlu mengirim prajurit, tanpa mengeluarkan sepeser pun uang dan tanpa perlu menjatuhkan bom.

Lalu, apa kepentingan Amerika Serikat dalam penggulingan Soekarno? Di tahun 1960an, Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno mengambil sikap untuk menjaga kemandirian ekonomi dan tentu saja menolak intervensi Amerika. Malahan, ia sempat menjalin hubungan politik dengan RRC maupun Uni Soviet – yang menjadi lawan politik Amerika saat itu. Artinya, kalau Soekarno tetap berkuasa, Amerika sudah pasti sulit atau bahkan tidak akan pernah bisa menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Satu-satunya cara untuk bisa menguasai Indonesia adalah dengan menjatuhkan Soekarno dari kekuasaannya dan melemahkan dukungan politiknya. 

Lho, lalu gimana cerita soal kudeta yang dilakukan PKI?

Itu memang ada. Dalam sebuah wawancara dengan indoprogress, John Rossa, profesor di University of British Columbia (UBC) mengatakan, secara organisasional PKI tidak terlibat[i]. Namun dia mengakui ada individu-individu yang tanpa persetujuan partai berinisiatif melakukan itu. Sebagai balasannya, rezim Soeharto menangkap lebih dari satu juta orang atas nama penumpasan G30S. John Rossa menilainya sebagai, meminjam istilah Soekarno, “membakar satu rumah untuk membunuh tikus”.

“Kelompok Soeharto mau membuktikan kesetiaannya kepada kampanye antikomunis Amerika Serikat (AS), supaya AS membantu tentara bertahan lama sebagai penguasa. Soeharto sadar bahwa rezim dia akan bergantung kepada bantuan finansial dari AS untuk memperbaiki ekonomi Indonesia,” kata John Rossa.

Tapi, sebenarnya, suasana di internal republik, setelah peristiwa G30S, nyaris tidak menampakkan adanya pertarungan. Menurut Max Lane[ii], penerjemah karya-karya Pram yang juga pengajar di Victoria University, pembantaian terhadap pendukung Soekarno bukan merupakan sebuah konflik atau perang saudara. Tidak ada niat atau kemampuan dari pihak pro-Soekarno dan pro-PKI untuk melawan balik. Padahal, pembantaian yang terjadi adalah pembantaian terencana yang dilakukan oleh militer di bawah pimpinan Soeharto, bersama-sama beberapa milisi partai anti-Soekarno dan anti-PKI yang dilatih dan dipersenjati oleh militer.

Bagi saya, hal yang harusnya dilakukan pemerintah berkuasa pada masa itu adalah mencari individu-individu yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S, menangkapnya, dan menjatuhkan vonis sesuai peraturan hukum yang berlaku. Memberangus G30S tentu tidak sama dengan menangkap, mengasingkan dan membunuh pendukung atau yang diduga mendukung PKI.

Mirip ceritanya dengan aksi penggulingan Soeharto, yang tidak boleh diikuti penjatuhan vonis pada puluhan juta pendukungnya, lalu mencabut hak-hak mereka sebagai warga negara. Sebagai negara hukum, sesuatu yang harusnya diupayakan dalam permasalahan tersebut adalah pendekatan hukum. Bukan politik genosida. 

Bro dan Sist tentu juga punya hak menolak ideologi komunis, tapi toh itu tidak sama dengan menolak pelurusan sejarah, apalagi membenarkan pembunuhan jutaan manusia. Ayolah, Bro dan Sist, kalian belajar susah-payah tidak untuk jadi orang picik dan culas, bukan?

Sampai hari ini, upaya meluruskan sejarah sering diperhadapkan dengan intimidasi, pembubaran kegiatan secara paksa, penarikan buku dan majalah atau bahkan dipentungi. Beberapa klaim yang dibangun untuk membatalkan pelurusan sejarah terasa kurang atau malahan sama sekali tidak bermutu.

Misalnya, argumentasi bahwa ideologi komunis bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Orba membangun pemikiran bahwa komunisme jadi sama dengan aliran sesat, katakanlah pengikut setan. Padahal, ketika Soekarno jadi presiden, PKI adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia. Nah, dalam suasana seperti itu, sila pertama tetap ada, orang-orang boleh beragama dan percaya Tuhan.

Contoh lain adalah gerakan Teologi Pembebasan di Amerika latin tahun 1960an. Dalam upaya menjatuhkan rezim diktator, gerakan rakyat coba memadukan marxisme dengan agama. Doktrin Teologi Pembebasan, demikian dituliskan Michael Lowy[iii], memperlihatkan gugatan moral dan sosial yang amat keras terhadap ketergantungan pada kapitalisme sebagai sistem yang tidak adil dan tidak beradab. Dalam buku itu, Lowy mengutip khotbah yang menggelegar dari Frei Beto, pemimpin gerakan Kristen di Brazil: 

“Bagi saya, manusia tidak dibedakan antara mereka yang beriman dengan mereka yang ateis, tetapi dibagi antara mereka yang tertindas dengan mereka yang menindas, antara mereka yang berusaha mempertahankan tatanan masyarakat yang tidak adil ini dengan mereka yang berjuang demi tegaknya keadilan.” 

Makanya, argumentasi yang menilai bahwa komunisme tidak mempercayai agama dan Tuhan, terkesan cetek, ahistoris dan tidak menggunakan fungsi otak secara baik. 

Oh ya, ada juga klaim yang menyatakan bahwa ideologi komunisme menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya. Ya ela, kalau lihat narasi sejarah juga jelas. Orba yang memberangus komunisme juga menggunakan cara-cara kekerasan.

Kalau kemudian Bro dan Sist membenarkan pembunuhan jutaan manusia, karena kesalahan beberapa pejabat partai, saya hanya bisa ngasih saran periksa ke ke dokter, cek apa bener otaknya masih ada di kepala?!

Mau contoh lain? Para pendatang mula-mula di daratan Amerika juga bukan orang komunis, tapi mereka pakai cara-cara kekerasan untuk menggusur suku-suku pribumi di sana. Pendatang di Australia juga bukan komunis, tapi menggusur aborigin dari tanah leluhurnya.

Sederhananya, tindak kejahatan itu bisa dibikin siapa saja, nggak perlu lihat ideologi, agama, warna kulit, rambutnya lurus atau kriting, atau jenis kelaminnya.

Tapi kenapa, sampai sekarang larangan mengenai komunisme masih diatur dalam TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 dan tidak kunjung dicabut? Lah jelas, aturan itu kan dibuat orba. Meski rezim itu sudah tumbang nyaris 18 tahun silam, namun sisa-sisa doktrinnya masih melekat di kepala banyak orang. Coba tanya kak Tere Liye! Betul, kan, kak?

Sumber Foto: Wikimedia





[i] http://indoprogress.com/2012/09/wawancara-2/

[ii] http://indoprogress.blogspot.co.id/2010/10/tragedi-1965.html


[iii] Michael Lowy, “Teologi Pembebasan: Kritik Marxisme dan Marxisme Kritis”, (INSISTpress, Yogyakarta: 2013).

You Might Also Like

5 comments

  1. Sayang Soekarnoe, ditelikung bawahan sendiri. Dan sampai saat ini, sejarah belum benar-benar bisa kita khayalkan sebagai sebuah kepastian. Sejarah Indonesia di buku-buku saat ini juga tak pernah bisa menyelesaikan permasalahan. Banyak orang-orang bermain dibelakang layar, menjadi belati menusuk setiap saat.

    ReplyDelete
  2. Apa kabar Pemberontakan Madiun? PKI tetap ndak salah mas? Bantai ribuan santri dan ulama? :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hallo bung unknown..

      Saya kira artikel ini tidak dibuat untuk membela PKI. Anda, tentu saja, salah kira kalau beranggapan seperti itu. PKI, sebagaimana kebanyakan partai hari ini dan yang pernah ada, juga punya sisi culasnya. Itu jelas.

      Tapi, poin utamanya bukan tentang itu. Orba membangun kekuasaan di atas darah jutaan rakyat Indonesia. Sayangnya, selama masa pemerintahan orba, cerita mengenai hal ini ditutup-tutupi atau malah dibangun begitu heroik, sesuai versi penguasa.

      Orang-orang yang haknya dihilangkan itu adalah simpatisan partai dan individu ataupun kelompok yang diduga punya hubungan dengan PKI. Orang-orang itu, bung, tidak punya wewenang penuh dalam menentukan kebijakan partai. Kenapa mereka harus menanggung kesalahan elit-elit politik?

      Saya jelas bukan pendukung PKI. Itu sudah sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal. Partai ini sudah dikubur orba dan kecil kemungkinan bangkit kembali.

      Saya hanya punya sedikit keyakinan, bahwa, hari ini, sejarah tidak akan hadir dengan satu versi saja. Jutaan orang yang dibunuh dan namanya tak dikenal sampai sekarang, patut mendapat tempat dalam ingatan.

      Sekian.

      Delete
  3. Semua punya tempatnya sendiri-sendiri,jangan di campur aduk. PKI sebagai organisasi sah-sah saja, tapi sebagai agama?Jika masnya beranggapan "Gak masalah agama apa yang di anut, yang penting baik kepada manusi", maka itu sesama manusia. Semua agama samawi memerintahkan SEMUA MANUSIA UNTUK BAIK dan MENYEMBAH TUHAN. jika ada yang tidak mentaatinya, maka bukan agama yang salah, tapi penganutnya. tapi satu yang pasti, sejarah mencatat PKI bukan agama samawi. Seperti koin, sisi organisasi PKI sah, gak masalah. Tapi jika sisi ideologi agama, tentu TAP MPRS tidak boleh dicabut.ORANG INDONESIA WARAS YANG OTAKNYA GAK KONYOL MENGATAKAN BAHWA "INDONESIA BUKAN TEMPAT BAGI ORANG YANG TIDAK BERTUHAN". Logis banget kok?mau pakek konsep implikasi, negasi, invers, Konvers, kontraposisi, tetap aja kata2 mas "Tapi kenapa, sampai sekarang larangan mengenai komunisme masih diatur dalam TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 dan tidak kunjung dicabut?" gak memenuhi logika... dipikir dulu sebelum ngomong

    ReplyDelete

Tentang Saya

My photo

Dengan bakat masak telur, mie instant dan air panas, saya bercita-cita jadi master chef.

"Tembok!"

Informasi diperoleh secara cuma-cuma. Ia ada disekitar kita. Tiap orang berhak mengaksesnya untuk mengembangkan diri atau menghindari pembodohan. Karenanya, privatisasi informasi merupakan sebuah bentuk penyelewengan intelektual.

Coretan di Tembok!