Tergusurnya Keadilan Berpikir Kita

8:39:00 AM



Jika Rene Descartes hidup di zaman ini, mungkin ia akan mengganti cogito ergo sum dengan “aku menggusur maka aku membangun”.

Menurut  data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), di tahun 2013 terjadi 369 kasus konflik agraria. Artinya, jika dirata-rata, pada tahun 2013 setiap hari terjadi konflik agraria. Kemudian, jika dilihat dari luasan per sektor, maka akan tersaji data sebagai berikut: Perkebunan 180 kasus (527.932,27 ha), Infrastruktur 105 kasus (35.466 ha), Pertambangan 38 kasus (197.365,90 ha), Kehutanan 31 kasus (545.258 ha), pesisir/ kelautan 9 kasus dan lain-lain 6 kasus.

Konflik itu kemudian berdampak jatuhnya korban jiwa. Pada tahun 2013, korban akibat konflik tersebut terbagi atas: korban tewas 21 orang, tertembak 30 orang, penganiayaan 130 orang dan penahanan oleh aparat keamanan 239 orang. Dibanding tahun 2012 yang berdampak 3 nyawa melayang, persentase korban tewas di tahun 2013 meningkat tajam, yakni 525%.

Berganti tahun, angka konflik agraria masih tetap tinggi. Pada tahun 2015, KPA memperlihatkan sebanyak 252 kasus konflik agraria terjadi di Indonesia, dengan luasan area 400.430 hektar. Dari berbagai kasus, korban tewas tercatat 5 orang, tertembak aparat 39 orang, luka-luka 124 orang dan ditahan (kriminalisasi) 278 orang.

Sementara itu, di berbagai daerah, pemerintah selalu berjanji bahwa pembangunan (termasuk yang dilakukan dengan cara menggusur) bertujuan untuk penguatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan. Nyong dan Noni tentu sudah pernah mendengar alasan-alasan macam begitu.

Terus kenapa masyarakat melawan sampai jatuh korban? Bukankah mereka harusnya bersabar menantikan terwujudnya janji-janji pembangunan tadi?

Sabar? Ah, memang gampang betul bilang sabar. Gampang sekali. Apalagi, kalau belum merasakan digusur dan sama sekali tidak pernah menanyakan langsung pada para korban pembangunan.

Begini Nyong dan Noni. Di sebuah ruang hidup, orang-orang tentu melakukan aktifitas kerja: bertani, menangkap ikan di laut, berdagang, dan lain-lain. Dengan menggusur ruang hidup, maka akan ada penyesuaian-penyesuaian terkait aktifitas kerja tadi. Konsekuensinya akan timbul pengangguran, peralihan aktifitas kerja yang tidak sesuai keahlian dan pemiskinan masyarakat secara masif.

Pada kenyataannya, masyarakat di Bali ramai-ramai mengumandangkan puputan untuk menolak reklamasi. Petani di Kulon Progro menolak sawahnya digusur untuk pembangunan bandara. Ibu-ibu di Rembang sampai hari ini menolak kehadiran pabrik semen di pegunungan Kendeng.

Secara langsung, saya juga banyak mendengar alasan nelayan tradisional di Manado yang menolak tambatan perahunya digusur dan direklamasi untuk kepentingan industri belanja. Ada juga perjuangan warga pulau Bangka, Sulawesi Utara, yang tanpa lelah menolak kehadiran industri pertambangan, yang bisa menggusur rumah serta lahan pertanian mereka.

Dari mereka saya tahu, lahan-lahan produktif masyarakat digusur untuk mendatangkan industri besar.

Dalam sebuah dokumen untuk mengkritisi MP3EI, Komnas HAM menyatakan, penguasaan investor asing atas kepemilikian aset-aset strategis bangsa makin dominan. Indonesia semakin liberal. Mereka coba membuktikannya dengan mengutip berita di Harian Kompas, 7 November 2013. Berita itu menyebutkan, penguasaan asing atas aset-aset negara mencakup bidang perbankan (penguasaan asing mencapai 50,6 persen), minyak bumi dan gas (70 persen), batubara dan mineral (75 persen), emas dan tembaga (85 persen), perkebunan sawit (40 persen), telekomunikasi (35-66,5 persen).

Penguasaan aset strategis oleh asing itu bukan tanpa risiko. Dampak negatif harus diterima masyarakat di sekitar area pembangunan. Mereka kehilangan ruang produksi, lahan komunal berganti menjadi ruang privat milik pemodal, serta tertutupnya peluang membangun ekonomi berbasis masyarakat. Belum lagi ditambah kerugian korban jiwa akibat konflik yang ditimbulkan.

Sementara, sesuai data Bank Dunia, tenaga kerja terampil di Indonesia hanya sekitar 7 persen dari total angkatan kerja. Rata-rata tingkat pendidikan warga negara Indonesia dikategorikan rendah, atau hanya mengakses pendidikan selama 7 tahun. Jika angka ini dikaitkan dengan industrialisasi di Indonesia, konsekuensi logisnya, masyarakat hanya akan bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan keterampilannya. Atau, karena tidak sesuai standar korporasi, maka tidak akan memiliki pekerjaan baru (setelah digusur tentu saja).

Hanya karena masyarakat menolak konsep pembangunan pemerintah dan menolak digusur, tak lantas membuat kita layak memberi stigma semacam ‘miskin tapi sombong’. Lho iya. Daripada menyerahkan sektor-sektor produktif ke tangan industri swasta, lebih baik pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat kecil. Misalnya, memudahkan distribusi hasil-hasil pertanian serta hasil tangkap nelayan tradisional.

Rezim penggusuran ini ikut menggiring ingatan saya ke mata pelajaran sejarah di bangku SMP dan SMA. Saat itu, guru saya bilang, tanah-tanah produktif pribumi dirampas pemerintah kolonial Belanda. Pribumi tak punya tanah, cuma boleh jadi pekerja – yang disamakan dengan sapi. Di lain pihak, penjajah asik baca koran, liburan atau dansa-dansi.

Hasil kerja pribumi itu kemudian dibawa pemerintah kolonial Belanda ke tanah airnya. Mereka perlu sumber daya alam serta tenaga kerja di Hindia Belanda untuk memperkuat perekonomian Belanda kolonial. Pribumi dapat apa? Kalau bukan kelaparan, bisa makan secukupnya, atau justru dapat bedil kompeni!

Memang, di zaman kolonial, bangsawan-bangsawan pribumi banyak yang hidup layak. Tapi, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Mereka takut kenyamanan hidup mereka terusik penjajah. Sehingga, kemiskinan dan penindasan akhirnya dianggap sebagai hal yang wajar. Nasib.

Kemudian lahir anak-anak haram politik etis. Mereka melihat bahwa penindasan yang berulang kali diterima pribumi tidak boleh diteruskan. Membuat negara merdeka adalah satu-satunya cara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bagsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dari cita-cita itu, negara harusnya melindungi rakyatnya bukan hanya dari teror senjata, tapi juga kehilangan tanah dan rumah. Memajukan kesejahteraan umum, seharusnya dilakukan dengan memperkuat sektor-sektor produktif masyarakat. Bukan menggusurnya demi kepentingan investor swasta lokal maupun korporasi multinasional. Mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya berarti pula mendorong pengembangan keterampilan masyarakat untuk mengolah sumber daya alamnya. Jalinan ekonomi bilateral maupun multilateral, harus pula bersandarkan pada cita-cita pembentukan negara.

Sampai di sini, saya tidak menolak pembangunan. Nyong dan Noni salah besar jika menilai seperti itu. Hanya saja, saya menolak cara-cara kolonial yang hanya menempatkan masyarakat sebagai terdampak pembangunan. Jadi, jika penggusuran tetap dinilai sebagai kewajaran, barangkali di kepala kita masih tersisa watak penjajahan.

Akhirnya, Nyong dan Nyoni sekalian. Saya khawatir, gerak pembangunan belakangan ini bukan hanya menggusur rumah dan tanah, tapi juga keadilan berpikir kita. 

***
Klik di sini untuk melihat sumber gambar

You Might Also Like

0 comments

Tentang Saya

My photo

Dengan bakat masak telur, mie instant dan air panas, saya bercita-cita jadi master chef.

"Tembok!"

Informasi diperoleh secara cuma-cuma. Ia ada disekitar kita. Tiap orang berhak mengaksesnya untuk mengembangkan diri atau menghindari pembodohan. Karenanya, privatisasi informasi merupakan sebuah bentuk penyelewengan intelektual.

Coretan di Tembok!