KERUSAKAN BUMI DAN TANGGUNG JAWAB GENERASI

2:56:00 AM


Jostein Gaarder menyatakan, salah satu dasar etika adalah prinsip resiprositas: perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Namun, menurutnya, prinsip ini tidak bisa lagi hanya menyangkut dimensi horizontal – kita dan mereka. Ia juga harus menjangkau dimensi vertikal: perlakukan generasi selanjutnya sebagaimana kita telah diperlakukan generasi sebelum kita.

Mengacu prinsip resiprositas, manusia hanya boleh menggunakan sumber daya tak terbarukan sebanyak yang bisa dikompensasikan untuk generasi selanjutnya. Gaarder menyebut, saat ini ada sekitar 40 persen kelebihan CO2 di atmosfer. Persentase itu jauh melebihi sebelum manusia mulai membakar minyak, batu bara dan gas, menebangi hutan dan menjalankan pertanian intensif, seperti sekarang. Tingginya kadar CO2 ini belum pernah terjadi sejak 600ribu tahun lalu dan penyebabnya adalah emisi buatan manusia.

Masalahnya, peradaban manusia tidak akan bisa bertahan jika seluruh cadangan minyak, batu bara dan gas bumi yang tersimpan dipompa keluar dan disebarkan ke atmosfer. Gaarder mencontohkan, di planet mati seperti Venus, kandungan CO2 mendominasi atmosfernya. Bumi juga akan jadi begitu kalau proses-proses alam tidak mempertahankan keseimbangannya.

Pemanasan global, dalam imajinasinya, akan berdampak pada punahnya berbagai satwa liar, tenggelamnya pulau-pulau dan kehancuran di banyak negara. Pada saat itu, kebun binatang hanya dipenuhi satwa-satwa virtual. Orang tidak bisa memancing ikan, berbagai kota menjadi padang pasir dan orang kembali menggunakan Unta sebagai alat transportasi. Kemudian, manusia harus melakukan penyerbukan manual, karena populasi lebah telah lenyap.

Singkatnya, kerusakan bumi akan berdampak pada seluruh makhluk hidup – termasuk manusia.

Novel Dunia Anna bercerita tentang Anna Nyurd, remaja Norwegia yang begitu terobesesi pada masalah perubahan iklim. Obsesi itu ia bawa hingga dalam mimpi. Di mimpinya, Anna menjadi Nova yang hidup pada tahun 2082. Nova adalah cucu Anna. Jadi, dalam mimpi itu, Nova adalah Anna yang bercakap dengan Anna tua.

“Aku mau dunia tempat hidupku ini seindah dunia yang Nenek nikmati waktu seumurku. Tahu kan kenapa? Karena itu utang kalian pada generasi kami!” seru Nova pada Anna, atau kata Anna pada dirinya sendiri dalam mimpi.

Saya kira, lewat kontemplasi itu, Jostein Gaarder berusaha mengajak pembaca, generasi hari ini, untuk mengambil posisi sebagai manusia yang hidup di generasi mendatang. Bahwa kita tak boleh egois. Generasi setelah kita juga berhak merasakan lingkungan hidup yang sehat dan layak.

Tapi, bagaimana jika generasi hari ini tidak memiliki imajinasi seperti yang dibayangkan Jostein Gaarder? Bagaimana jika banyak orang hanya berpikir hidup di hari ini saja? Toh belum tentu kita masih hidup di tahun 2082? Apakah topik penyelamatan bumi masih relevan?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sayangnya, tidak saya temukan dalam novel Dunia Anna. Barangkali, sebabnya, karena Gaarder hanya meminjam obsesi remaja yang membayangkan kehidupan puluhan tahun dari sekarang. Tapi, saya kira, pertanyaan-pertanyaan itu tetap penting untuk dijawab. Sebab, kita tahu, saat ini aksi-aksi penyelamatan lingkungan hidup belum dianggap sebagai sesuatu yang penting.

Di Indonesia, contohnya, mereka yang menolak eksploitas sumber daya alam, menentang perusakan hutan karena sawit maupun tambang, akan selalu diperhadapkan dengan ‘kepentingan’-‘kepentingan’ hari ini: lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah serta pengurangan angka kemiskinan.

Perut bumi menyimpan banyak uang yang dinilai berguna bagi generasi sekarang. Konsekuensinya, aksi penyelamatan lingkungan hidup akan dianggap sebagai tindakan menghambat pembangunan, menghalangi investasi, merawat kemiskinan hidup masyarakat, dan seringkali dituduh sarat konspirasi bisnis.

Dengan contoh ini, kita bisa tahu, tanggung jawab generasi seperti yang dibayangkan Jostein Gaarder, masih terlampau jauh dari bayangan beberapa – untuk tidak menyebut banyak – manusia, khususnya di Indonesia.

Tentu tidak adil sekedar merujuk kesalahan hanya pada masyarakat Indonesia. Sebab, menurut sebuah dokumen untuk mengkritisi MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Komnas HAM menyatakan bahwa penguasaan asing atas kepemilikan aset-aset strategis bangsa makin dominan.

Kemudian, seperti diberitakan Harian Kompas tahun 2013, Komnas HAM menyebut, penguasaan asing atas aset-aset strategis negara mencakup, bidang perbankan (50,6 persen), minyak bumi dan gas (70 persen), batubara dan mineral (75 persen), emas dan tembaga (85 persen), perkebunan sawit (40 persen), serta telekomunikasi (35 hingga 66,5 persen).

Lalu, jika bukan tanggungjawab lintas generasi, apa pentingnya generasi hari ini melibatkan diri dalam topik-topik penyelamatan bumi? 

Jika menggunakan prespektif demikian, maka pembangunan atas nama peningkatan ekonomi, seharusnya juga tidak boleh menumbalkan generasi sekarang. Pada kenyataannya, perusakan lingkungan hidup atas nama pembangunan, bukan saja merugikan generasi mendatang, tetapi juga generasi saat ini.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria menyebut, tahun 2016 terjadi 450 kasus konflik agraria dengan luas wilayah 1.265.027 hektar. Konflik itu melibatkan 88.745 kasus yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jika dirata-rata, setiap hari terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik. Dengan kata lain, menurut KPA, masyarakat harus kehilangan sembilan belas kali luas provinsi DKI Jakarta.

Perkebunan menempati urutan pertama dalam luasan wilayah, yakni 601.680 hektar. Disusul berturut-turut sektor kehutanan seluas 450.215 hektar, properti seluas 104.379 hektar, migas seluas 43.882 hektar, infrastruktur 35.824 hektar, pertambangan 27.293 hektar, pesisir 1.706 hektar dan pertanian 5 hektar.

KPA menilai, meningkatnya konflik pada tahun 2016 terjadi karena, pertama, pada tingkat regulasi tidak terjadi perubahan paradigma dalam memandang tanah dan sumber daya alam. Tanah dan SDA masih dipandang sebagai kekayaan alam yang harus dikelola oleh investor skala besar, baik nasional maupun asing. Kedua, korupsi dan kolusi dalam pemberian konsesi tanah dan sumber daya alam. Tiga, belum berubahnya aparat pemerintah, khususnya kepolisian juga Pemda dalam menghadapi konflik agraria.

Nah, dari rangkaian data KPA itu, kita tahu, perusakan bumi atas nama pembangunan, tidak hanya berdampak pada generasi mendatang, tapi juga generasi sekarang. Memperjuangkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan adil adalah tanggung jawab kita semua – penduduk bumi generasi sekarang.

Apa pentingnya, toh tidak ada pengaruhnya bagi saya pribadi?

Ini pertanyaan paling menjengkelkan. Manusia-manusia yang mengajukan pertanyaan tadi, saya kira, tidak layak “Berlari kehutan, lalu teriak,” atau “Berlari ke pantai lalu teriak,” seperti kata Cinta. Karena, bagaimanapun juga, manusia punya hutang pada hutan yang memberi oksigen gratis supaya kita bisa bernafas, pada laut yang menyediakan berbagai sumber protein, serta pada satwa liar yang menjaga keseimbangan alam.

Kita punya hutang pada alam raya, yang membuat kita hidup layak.

Maksud saya, jika sulit bersolidaritas pada generasi mendatang, maka bersolidaritaslah pada generasi sekarang yang jadi korban penggusuran, kekerasan, pemiskinan dan dihempaskan dari lingkungan hidupnya. Kalau itu masih susah, Anda harus bersolidaritas pada jasa-jasa hutan, udara dan laut pada tiap manusia. Itu berarti Anda akan bersolidaritas pada diri sendiri. Soalnya, sepengetahuan saya, tak ada planet lain yang bisa jadi tempat hidup manusia. Cuma bumi saja.

Jadi, kalau masih susah membayangkan solidaritas pada diri sendiri, maka Anda hanya akan berpihak pada kebodohan.

“Selamatkan bumi, selamatkan diri,” kata Navicula, “Bekali dirimu dengan informasi.”

Klik di sini untuk lihat karikatur

You Might Also Like

0 comments

Tentang Saya

My photo

Dengan bakat masak telur, mie instant dan air panas, saya bercita-cita jadi master chef.

"Tembok!"

Informasi diperoleh secara cuma-cuma. Ia ada disekitar kita. Tiap orang berhak mengaksesnya untuk mengembangkan diri atau menghindari pembodohan. Karenanya, privatisasi informasi merupakan sebuah bentuk penyelewengan intelektual.

Coretan di Tembok!